Langkah mengejutkan diambil oleh Uni Emirat Arab (UEA) yang resmi mengakhiri keanggotaannya di OPEC per 1 Mei. Keputusan strategis ini diambil demi memperkuat kedaulatan sektor energi domestik Abu Dhabi dalam jangka panjang. Melalui kantor berita WAM, pemerintah UEA menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari visi ekonomi untuk mempercepat investasi di sektor produksi energi nasional secara mandiri.
Sebagai informasi, OPEC telah menjadi poros kebijakan minyak dunia sejak 1960. Bergabungnya UEA pada 1967 sempat memperkuat pengaruh organisasi ini dalam mengatur suplai dan harga minyak. Namun, dengan hengkangnya UEA, peta kekuatan energi global diprediksi akan mengalami pergeseran signifikan yang juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi negara importir seperti Indonesia.
Keluarnya Uni Emirat Arab (UEA) dari keanggotaan OPEC dipandang sebagai kerugian besar bagi organisasi tersebut. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, menyebutkan bahwa absennya Abu Dhabi merupakan hantaman keras karena peran mereka sebagai produsen kelas kakap.
Saat ini, UEA tercatat memproduksi antara 3,2 hingga 3,5 juta barel minyak per hari, dengan infrastruktur yang mampu menyentuh angka 4 juta barel. Bahkan, mereka mematok target ambisius sebesar 5 juta barel per hari pada tahun 2027. Menurut Syafruddin, hilangnya anggota Teluk dengan cadangan dan kapasitas sebesar ini akan mengurangi pengaruh OPEC dalam mengontrol pasar minyak dunia.
Ekonom Syafruddin Karimi menyoroti bahwa dampak mundurnya UEA melampaui sekadar angka produksi. Pasar kini menangkap sinyal politik yang kuat: retaknya kedisiplinan internal OPEC serta tantangan nyata bagi kepemimpinan Arab Saudi. Fenomena ini menandai pergeseran di mana negara-negara produsen besar mulai memprioritaskan kepentingan ekonomi nasional di atas solidaritas organisasi.
Selat Hormuz Lebih Mengancam Fiskal RI Dibanding Hengkangnya UEA dari OPEC
Kondisi ini diperparah oleh ketegangan perang Iran dan gangguan di Selat Hormuz, jalur krusial yang mengangkut 20% minyak mentah serta LNG dunia. Kombinasi antara ego produsen besar dan kerentanan jalur logistik ini diprediksi akan memicu volatilitas harga yang ekstrem dan persaingan produksi yang tidak terkendali.
Secara teori, keluarnya Uni Emirat Arab (UEA) dari kekangan kuota OPEC membuka peluang bagi penurunan harga minyak dunia. Syafruddin Karimi menjelaskan bahwa tanpa batasan organisasi, Abu Dhabi memiliki keleluasaan untuk menggenjot produksi demi mengamankan pangsa pasar global. Penambahan suplai ini, secara matematis, akan memberikan tekanan pada harga minyak.
Meski UEA berjanji akan menambah pasokan secara bertahap sesuai kondisi pasar, pasar tetap waspada. Namun, Syafruddin mengingatkan bahwa penurunan harga ini mungkin tertahan dalam jangka pendek. Faktor non-ekonomi,
Arah harga minyak dunia ke depan akan ditentukan oleh “pertarungan” dua faktor besar: lonjakan pasokan dari Uni Emirat Arab (UEA) versus risiko geopolitik di kawasan Teluk. Menurut ekonom Syafruddin Karimi, jika pasar menganggap gangguan pengiriman di jalur krusial lebih mengancam daripada tambahan produksi, harga minyak justru berpotensi merangkak naik meski stok melimpah.
Namun, untuk jangka menengah, peluang penurunan harga tetap terbuka lebar. Syaratnya, jalur ekspor harus tetap aman, UEA konsisten menaikkan output, dan tidak ada langkah agresif dari Rusia atau Arab Saudi yang memicu ketegangan baru. Kehadiran Amerika Serikat sebagai pemasok penyangga dengan rekor ekspor mencapai 12,9 juta barel per hari juga diprediksi mampu menjadi peredam lonjakan harga di pasar global.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, berpendapat bahwa mundurnya Uni Emirat Arab (UEA) dari OPEC tidak akan memberikan dampak signifikan bagi Indonesia. Ancaman nyata yang justru perlu diwaspadai adalah potensi penutupan Selat Hormuz. Jalur distribusi vital ini memiliki pengaruh langsung yang lebih kuat terhadap ketahanan energi nasional dibandingkan dinamika keanggotaan organisasi minyak tersebut.
Syafruddin memperingatkan bahwa blokade di Selat Hormuz akan terus memberikan tekanan berat pada fiskal Indonesia. Jika ketegangan di wilayah tersebut memicu lonjakan harga minyak mentah dunia, beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dipastikan akan membengkak, terutama untuk menopang subsidi energi domestik.
Dilema Kebijakan BI: Antara Menjaga Rupiah dan Menyokong Sektor Riil
Ekonom Syafruddin Karimi menyoroti tantangan besar yang kini dihadapi Bank Indonesia (BI) di tengah fluktuasi pasar energi global. BI kini berada di persimpangan jalan dalam menentukan kebijakan moneter. Di satu sisi, stabilitas nilai tukar Rupiah dan pengendalian inflasi menuntut langkah-langkah yang sangat hati-hati dan cenderung ketat.
Namun di sisi lain, sektor riil nasional sangat membutuhkan akses pembiayaan yang terjangkau untuk tetap tumbuh. Syafruddin menilai, kehati-hatian BI dalam menjaga inflasi tidak boleh sampai menghambat aliran modal yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha di dalam negeri.
Menghadapi ketidakpastian pasar minyak, ekonomi Syafruddin Karimi mendesak pemerintah untuk segera memperkuat ketahanan energi nasional. Fokus utama yang disarankan meliputi penguatan cadangan energi strategis, perluasan mitra impor untuk mengurangi ketergantungan, serta percepatan elektrifikasi dan transportasi publik. Selain itu, reformasi subsidi agar lebih tepat sasaran menjadi kunci dalam menjaga kesehatan fiskal.
Menurut Syafruddin, kendali pasar minyak kini telah bergeser. “Kekuatan pasar tidak lagi mutlak di tangan OPEC, melainkan dipengaruhi oleh variabel perang, sanksi internasional, keamanan jalur laut, dominasi ekspor AS, hingga ambisi nasional negara produsen seperti UEA,” jelasnya
Dari perspektif domestik, Syafruddin Karimi melihat adanya potensi keuntungan ekonomi jika harga minyak dunia melandai akibat kebijakan mandiri UEA. Kondisi ini diprediksi akan meringankan beban APBN, terutama dari sisi subsidi dan kompensasi energi. Selain itu, penurunan harga impor minyak mentah dapat menekan defisit neraca migas serta mengurangi tekanan terhadap kebutuhan dolar AS, yang pada akhirnya berdampak positif bagi stabilitas nilai tukar Rupiah.
Senada dengan hal tersebut, praktisi migas Hadi Ismoyo menambahkan bahwa eksodus UEA merupakan tamparan keras bagi OPEC. Tanpa Abu Dhabi, OPEC kehilangan sebagian besar otot produksinya, yang mengakibatkan organisasi tersebut tidak lagi memiliki kelincahan yang sama dalam mengontrol harga dan pasokan di pasar global.
Bukan Soal OPEC, Nasib Energi Indonesia Justru Tergantung pada Selat Hormuz
Praktisi migas Hadi Ismoyo menegaskan bahwa keluarnya Uni Emirat Arab (UEA) dari keanggotaan OPEC tidak akan mengguncang stabilitas pasokan minyak Indonesia secara langsung. Hal ini dikarenakan kerja sama energi antara Jakarta dan Abu Dhabi selama ini telah terjalin kuat melalui jalur Government-to-Government (G-to-G) serta Business-to-Business (B-to-B), sehingga tidak bergantung pada mekanisme organisasi OPEC.
Meski begitu, Hadi mencatat bahwa OPEC kini kehilangan fleksibilitasnya dalam mendikte pasar global. Namun bagi Indonesia, ancaman yang jauh lebih nyata adalah fenomena choke point di Selat Hormuz. Selama jalur logistik utama tersebut masih terganggu,
