Meskipun ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,61% (YoY) pada awal 2026, nilai tukar Rupiah justru menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Mata uang Garuda mengalami depresiasi hingga menembus level Rp17.400 per dolar AS, melampaui asumsi makro APBN yang ditetapkan sebesar Rp16.500. Kondisi ini memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengeluarkan biaya besar demi menjaga stabilitas mata uang.
Lonjakan pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh konsumsi pemerintah—mencapai 21,81% atau yang tertinggi sejak 2010—ternyata belum mampu memberikan sentimen positif bagi pasar valuta asing. Hingga pengumuman data BPS pada Rabu (5/5/2026), posisi nilai tukar masih tertahan di level rendah, yakni Rp17.425 per dolar AS, menunjukkan adanya tekanan eksternal yang kuat.
Angin segar mulai berembus bagi nilai tukar Rupiah yang menunjukkan tren apresiasi dalam dua hari terakhir. Pada penutupan perdagangan Rabu (7/5/2026), mata uang Garuda berhasil naik tipis ke posisi Rp17.342 per dolar AS. Meskipun masih berada di level tinggi, Bank Indonesia (BI) menyatakan bahwa posisi tersebut belum mencerminkan nilai fundamental Rupiah yang sebenarnya.
Gubernur BI, Perry Warjiyo, dalam konferensi pers KSSK sore ini, menegaskan bahwa Rupiah saat ini berstatus undervalue. Dasar dari keyakinan ini adalah kokohnya fondasi makroekonomi Indonesia, terbukti dari pertumbuhan ekonomi di awal tahun yang sangat impresif, bahkan mampu mengungguli capaian sejumlah negara anggota G20 lainnya.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan kembali bahwa posisi Rupiah saat ini belum mencerminkan kekuatan ekonomi Indonesia yang sebenarnya. Berbicara di Kantor OJK pada Kamis (7/5/2026), Perry memaparkan tiga parameter fundamental yang solid: pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,61% (tertinggi di G20), tingkat inflasi yang terjaga rendah, serta surplus neraca perdagangan yang konsisten.
Namun, ia tidak menampik bahwa faktor eksternal menjadi penghambat utama. Menguatnya dolar AS dan kenaikan imbal hasil (yield) surat utang pemerintah AS hingga 4,41% memicu migrasi modal besar-besaran dari pasar negara berkembang (emerging markets), termasuk Indonesia. Kondisi global inilah yang dinilai Perry menjadi “biang kerok” utama depresiasi mata uang Garuda di tengah kondisi domestik yang justru sangat kuat.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, mengungkapkan bahwa tekanan terhadap Rupiah tidak hanya berasal dari faktor global, tetapi juga dipicu oleh faktor musiman domestik. Meningkatnya kebutuhan dolar AS untuk keperluan musim Haji, pembayaran utang luar negeri, serta repatriasi dividen korporasi menjadi beban tambahan bagi mata uang nasional. Menanggapi hal ini, BI menegaskan komitmennya untuk melakukan intervensi secara maksimal di pasar keuangan.
Strategi “All-Out” yang diterapkan BI mencakup intervensi di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri (offshore NDF) selama 24 jam penuh. Perry mengakui bahwa langkah stabilisasi ini memakan biaya yang tidak sedikit. Hal tersebut tercermin dari posisi cadangan devisa yang tergerus ke level US$148,2 miliar—titik terendah dalam setahun terakhir—meskipun jumlah tersebut ditegaskan masih berada di atas standar kecukupan internasional.
Selain intervensi pasar, Bank Indonesia (BI) konsisten menaikkan imbal hasil (yield) Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai magnet modal asing. Meski langkah ini sempat menuai kritik dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa hingga kalangan DPR, Gubernur BI Perry Warjiyo mengklaim strategi tersebut efektif memicu kembalinya dana luar negeri ke pasar keuangan domestik.
Data menunjukkan bahwa instrumen SRBI berhasil mencatatkan inflow sebesar Rp78,1 triliun secara year-to-date (ytd). Angka ini menjadi penyeimbang di tengah tekanan pada sektor lain, di mana pasar saham masih mencatat outflow sebesar Rp38,6 triliun dan pasar SBN mengalami outflow Rp11,7 triliun ytd, meskipun sektor SBN mulai menunjukkan tren masuk dalam beberapa pekan terakhir.
Bank Indonesia (BI) terus memperkuat langkah stabilitas pasar dengan melanjutkan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder. Hingga 4 Mei 2026, total nilai pembelian telah mencapai Rp123,1 triliun. Langkah ini merupakan bentuk sinergi erat dengan pemerintah guna memastikan likuiditas di pasar keuangan tetap memadai di tengah tekanan global.
Selain suntikan likuiditas, BI menempuh kebijakan ekstrem untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Strategi ini mencakup peningkatan ambang batas pembelian dolar dengan underlying serta mempercepat diversifikasi cadangan valas ke mata uang Yuan. Gubernur BI menegaskan bahwa rangkaian kebijakan ini merupakan langkah “all-out” yang jauh dari sekadar prosedur standar atau business as usual.
Menkeu Siapkan Langkah Antisipasi Tekanan Jual di Sektor SBN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan kesiapan pemerintah untuk menyokong langkah Bank Indonesia dalam menstabilkan nilai tukar Rupiah. Mengingat setiap pelemahan sebesar Rp100 per dolar AS berdampak pada pembengkakan belanja APBN senilai Rp6,1 triliun, Purbaya kini tengah mengkaji penghidupan kembali mekanisme Bond Stabilization Fund (BSF).
Dana stabilisasi obligasi ini direncanakan tidak hanya bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), tetapi juga melibatkan berbagai lembaga di bawah naungan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan bahwa meskipun Rupiah sempat menyentuh level Rp17.400, kondisi fiskal tetap terkendali karena pemerintah telah mengantisipasi volatilitas tersebut dalam penyusunan APBN 2026.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah memastikan harga surat utang negara tetap stabil guna menghindari gejolak yang tidak perlu di pasar keuangan. Meski volume aliran modal keluar (outflow) diklaim masih dalam batas wajar, Purbaya mengakui bahwa tren aksi jual oleh investor di pasar SBN turut menjadi beban bagi nilai tukar Rupiah.
Pemerintah bertekad untuk memberikan kontribusi nyata dalam membantu Bank Indonesia menstabilkan mata uang Garuda. Melalui penguatan harga obligasi, diharapkan sentimen pasar dapat lebih terjaga. Purbaya menyatakan komitmennya untuk berupaya semaksimal mungkin dalam mengendalikan volatilitas pasar, demi mendukung otoritas moneter dalam menjaga keseimbangan ekonomi nasional.
Depresiasi Rupiah Tembus 5,4%, Waspadai Efek Pengganda pada Inflasi
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) dalam laporan Indonesia Economic Outlook 2026 menyoroti potensi pelemahan Rupiah sebesar 3% hingga 5% dalam jangka pendek. Dengan posisi nilai tukar saat ini yang sudah melampaui asumsi UU APBN Rp16.500, kondisi ini menjadi alarm bagi stabilitas ekonomi nasional karena dampak penggandanya (multiplier effect) terhadap biaya produksi dan inflasi masyarakat.
Senada dengan hal tersebut, ekonom Faisal Rachman menekankan pentingnya keseimbangan antara kebijakan pro-pertumbuhan dan stabilitas. Ia mengingatkan bahwa ketidakpastian global saat ini dapat memicu aliran modal keluar secara masif. Pemerintah dan BI pun dituntut untuk lebih taktis dalam menjaga agar target pertumbuhan tidak justru mengorbankan ketahanan fiskal dan moneter di tengah gejolak pasar global.
