Peningkatan utang luar negeri Indonesia menjadi Rp 8.043 triliun per Mei 2026 menuai perhatian publik. Ekonom CSIS, Yose Rizal Damuri, menjelaskan bahwa nilai tersebut merupakan gabungan dari utang pemerintah, BI, dan pihak swasta.
Menurut Yose, terdapat dua pemicu utama di balik kenaikan ini. Dari sisi pemerintah, utang diperlukan untuk membiayai program pembangunan, menutup kewajiban bunga, serta melakukan restrukturisasi utang. Sementara dari sisi teknis, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berperan besar. “Karena rupiah terus melemah, maka secara otomatis nilai utang dalam bentuk rupiah pun ikut membengkak,” jelasnya dalam wawancara, Kamis (17/7/2026).
Yose Rizal Damuri menjelaskan bahwa salah satu strategi pemerintah dalam menangani utang yang jatuh tempo adalah melalui restrukturisasi. “Pemerintah sering kali menerbitkan utang baru untuk melunasi kewajiban yang sudah jatuh tempo. Langkah ini, meski efektif secara likuiditas, secara akumulatif akan menambah total nilai utang yang tercatat,” terangnya.
Selain beban jatuh tempo, peningkatan utang juga dipicu oleh kebutuhan pembiayaan tahunan yang harus dipenuhi. Menurut Yose, tumpukan beban bunga dan kebutuhan pendanaan baru inilah yang membuat angka utang terus bergerak naik. Fenomena ini tidak hanya terbatas pada sektor pemerintah, tetapi juga terlihat dari peningkatan utang di sektor swasta secara keseluruhan.
Memahami Alur Utang Pemerintah: Mengapa Angkanya Terus Menanjak
Yose memaparkan bahwa pemerintah memiliki mekanisme penanganan utang yang sudah terencana dengan agenda yang jelas. Fokus utamanya adalah memastikan kewajiban bunga utang terpenuhi, serta menjaga likuiditas melalui restrukturisasi—yakni menutup utang yang jatuh tempo dengan penerbitan instrumen utang baru.
Selain itu, Yose menyoroti bahwa kenaikan jumlah utang juga didorong oleh skala program pemerintah yang semakin besar. Meningkatnya kebutuhan subsidi serta pelebaran defisit anggaran (APBN) menuntut langkah pembiayaan yang memadai. “Defisit yang membesar terhadap PDB mau tidak mau harus ditambal dengan pembiayaan baru, sehingga utang pun meningkat sebagai konsekuensinya,” terang Yose.
Penting untuk dipahami bahwa utang luar negeri pemerintah Indonesia saat ini tidak didominasi oleh pinjaman langsung antarnegara (bilateral). Yose Rizal Damuri menjelaskan bahwa porsi terbesar utang luar negeri pemerintah justru berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang kepemilikannya dipegang oleh investor asing. Meski Indonesia memang memiliki catatan utang bilateral dengan beberapa negara, Yose menegaskan bahwa nominalnya relatif jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan total nilai SBN yang beredar di pasar internasional.
Risiko di Balik Ketergantungan Utang Valas Pemerintah
Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini lebih sering menerbitkan global bond karena pasar SBN rupiah mulai mengalami fenomena crowding out atau kekeringan likuiditas.
Berbeda dengan utang pemerintah, sektor swasta dinilai lebih aman karena memiliki struktur utang jangka panjang dengan perlindungan hedging yang memadai. Menurut Wijayanto, yang patut diwaspadai adalah tren ketergantungan pemerintah pada utang luar negeri. “Risikonya adalah eksposur terhadap gejolak mata uang,” jelasnya. Ketika nilai tukar rupiah terdepresiasi, konversi pembayaran utang valas ke rupiah akan menyedot anggaran negara lebih besar, sehingga efektivitas pengelolaan APBN menjadi taruhannya.
Bank Indonesia merilis data terbaru mengenai posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia yang menunjukkan tren kenaikan per Mei 2026. Dengan total nilai 444,4 miliar dolar AS atau Rp 8.043,64 triliun, posisi utang mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya yang berada di level 439,8 miliar dolar AS (Rp 7.960 triliun). Secara keseluruhan, jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, tercatat adanya peningkatan ULN sebesar 2,1 persen.
Bank Indonesia: Posisi Utang Luar Negeri Mei 2026 Tetap Terjaga
Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Denny Prakoso, menyatakan bahwa perkembangan ULN Indonesia pada Mei 2026 masih berada dalam koridor yang terkendali. Menurutnya, kenaikan posisi utang didorong oleh pertumbuhan ULN sektor publik, yakni pemerintah dan bank sentral, yang terjadi di tengah tren kontraksi pada ULN swasta.
Secara spesifik, ULN pemerintah tercatat sebesar 217,3 miliar dolar AS. Meski nominalnya meningkat dari bulan sebelumnya, pertumbuhan tahunan sebesar 3,7 persen dinilai relatif stabil dibandingkan April 2026. Denny menjelaskan bahwa peningkatan ini didorong oleh aliran masuk modal ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional, yang menjadi bukti kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi domestik, bahkan di tengah kewajiban pembayaran pinjaman yang jatuh tempo. Hingga saat ini, struktur utang pemerintah tetap didominasi oleh tenor jangka panjang, yang mencerminkan profil risiko yang terkelola dengan baik.
Ramdan Denny Prakoso dari Bank Indonesia menegaskan bahwa mayoritas utang pemerintah merupakan instrumen jangka panjang. Dana tersebut dialokasikan secara strategis untuk sektor-sektor prioritas: jasa kesehatan dan kegiatan sosial (22%), administrasi pemerintahan dan pertahanan (20,6%), pendidikan (16,2%), konstruksi (11,5%), serta transportasi dan pergudangan (8,5%). Di sisi lain, ULN swasta tercatat sebesar 195,9 miliar dolar AS dengan kontraksi pertumbuhan yang melandai ke angka 0,1% (yoy).
BI menyimpulkan bahwa struktur utang luar negeri Indonesia tetap sehat. Indikator utamanya adalah rasio utang terhadap PDB yang terjaga di level 29,9% pada Mei 2026, serta dominasi utang jangka panjang yang mencapai 83,9%. Angka ini jauh berada di bawah batas maksimal 60% yang ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, memberikan legitimasi bahwa posisi fiskal Indonesia masih berada dalam koridor aman dan patuh terhadap regulasi.
