Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto siap menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras dengan total anggaran mencapai Rp17,52 triliun mulai 17 Agustus 2026 mendatang. Program bantuan pangan ini menargetkan 33,24 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), di mana tiap keluarga berhak memperoleh 10 kg beras untuk periode Juli, Agustus, hingga September. Kepastian penyaluran ini menyulut setelah Badan Pangan Nasional (Bapanas) resmi menerbitkan surat penugasan kepada Perum Bulog pada 30 Juli 2026 untuk mengalirkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan beras berfungsi sebagai jaring pengaman sosial guna menjaga daya beli warga, mengokohkan stabilitas pangan nasional, serta menopang kebutuhan harian masyarakat. Dalam surat penugasan resmi bertanggal Minggu (2/8), Bulog diinstruksikan mendistribusikan beras ke 33.244.408 penerima manfaat. Tiap penerima mengantongi 10 kg beras per alokasi untuk tiga bulan (Juli–September 2026), yang penyerahannya dapat dirapel langsung dalam satu kali proses penyaluran. Menurut Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, distribusi tahap kedua ini bakal diluncurkan serentak pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan HUT ke-81 RI.
Momen Kemerdekaan ke-81 RI pada 17 Agustus 2026 dipilih Bapanas sebagai waktu penyaluran serentak bantuan pangan tahap kedua. Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan Bapanas, Rachmi Widiriani, menjelaskan bahwa keputusan ini merujuk pada instruksi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Kepala Bapanas Amran Sulaiman. Program yang ditargetkan bagi kelompok desil 1–4 ini diharapkan membuat masyarakat langsung merasakan dukungan pemerintah di tengah semarak peringatan Hari Kemerdekaan.
Bapanas berencana memanfaatkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai tempat pembagian bantuan pangan. Menurut Rachmi Widiriani dari Bapanas, KDKMP yang memiliki area luas, gudang memadai, dan akses yang dekat dengan masyarakat penerima bantuan sangat potensial untuk dijadikan titik lokasi penyaluran resmi di tingkat desa atau kelurahan.
Bapanas mengonfirmasi bahwa pendataan penerima bantuan tetap mengacu pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) hasil pembaruan BPS per 10 Juli 2026, dengan target tetap sebanyak 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Guna menjamin kelancaran, Perum Bulog di seluruh wilayah diinstruksikan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan mutu beras, ketersediaan kemasan, dan kesiapan distribusi—khususnya percepatan pengiriman stok ke kawasan Papua serta daerah terpencil yang menghadapi kendala geografis. Pada tahun 2026 ini, pemerintah menargetkan penyaluran setidaknya untuk lima bulan alokasi, meningkat dari empat bulan pada 2025. Sebagai catatan, distribusi tahap pertama alokasi Februari–Maret 2026 sebelumnya berhasil mencapai 99,7% atau menyasar 33,14 juta KPM dengan total 664,88 ribu ton beras dan 132,97 ribu kiloliter minyak goreng.
